Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berakar pada Seni dan Budaya
SELAIN dikenal sebagai orang nomor satu di Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, D.E.A., juga seorang pemerhati sekaligus pelaku seni dan budaya Sunda. Meski tidak mau disebut sebagai seniman, pria kelahiran Bandung, 3 Januari 1956 ini, memang lama bergiat di bidang seni dan budaya. Malah, kendati belum lama menjabat sebagai rektor, Unpad telah menyuguhkan berbagai pergelaran kesenian kepada masyarakat.
Tidak cuma itu, Unpad juga telah memiliki Gedung Kesenian Bale Rumawat Padjadjaran dan menobatkan lembaganya sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan Sunda. Bagaimanakah pandangan dan pemikiran Ganjar Kurnia terhadap berbagai persoalan seni dan budaya Sunda yang mengemuka selama sepekan ini? Bagaimana pula aksi Unpad dalam posisinya sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Budaya Sunda? Berikut petikan wawancara wartawan Pikiran Rakyat, Eriyanti, berkenaan dengan isu-isu dan persoalan tersebut.
Mengacu kepada Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, daerah-daerah yang tidak berbahasa ibu bahasa Sunda mungkin diperkenankan menggunakan bahasa ibu setempat. Bagaimana Anda memandang masalah ini?
Saya kira, bagus-bagus saja. Mengapa harus dipersoalkan?
JANGANKAN mengeluarkan surat keputusan atau surat instruksi, berbicara pun tidak, tetapi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan langsung “diserang”. Isunya, ia melarang tari jaipong. Setidaknya, Heryawan minta agar jaipong diperhalus dalam menampilkan G3, yaitu gitek, geol, dan goyang. Ternyata setelah bertemu dengan para seniman, Gubernur menyatakan tidak pernah melakukan komunikasi dengan wartawan tentang jaipong itu. Bahkan, dirinya tahu istilah G3 saja setelah membaca isu itu di koran.
“Penyerangan” seperti itu kemungkinan bukan yang pertama, mungkin berkali-kali dengan isu yang berbeda-beda. Bahkan, Heryawan mengaku sudah menerima protes bahwa dirinya akan menjadikan Jawa Barat sebagai Taliban. Tuduhan seperti itu merupakan risiko sebagai pemimpin yang berasal dari partai yang mendeklarasikan sebagai partai dakwah. Dalam berbagai dialog, para kader partai dakwah selalu ditanya, bahkan cenderung dituduh bahwa mereka akan menutup gedung bioskop, melarang kesenian, dan berbagai tradisi yang hidup di tanah air.
BANDUNG, (PR).-
Masyarakat Jawa Barat diharapkan tidak terpancing dengan pernyataan yang berkaitan dengan polemik tari jaipongan. Harmonisasi yang telah tercipta setelah dialog antara seniman Sunda dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sudah menjadi penutup yang baik dalam polemik pelarangan tentang jaipongan.
“Kalau masih ada yang berkomentar miring tentang jaipongan, berarti dia tidak paham tentang jaipongan. Masyarakat jangan terpengaruh,” tutur tokoh Sunda Tjetje Hidayat Padmadinata kepada “PR”, Selasa (10/2).
Last Comment