Sangat melegakan andai kita bisa berkata lantang, “Tak ada yang perlu dicemaskan tentang hidup berkesenian di Jawa Barat!” Meski kebanyakan kalangan mengkhawatirkan arus globalisasi bakal menggilasnya, sekuat tenaga seni pertunjukan bertahan. Globalisasi hanya memberikan “sentuhan baru” bagi produk-produknya.

Faktanya, para seniman –sebagai “dalang” kesenian– memang terus mencipta. Seni pertunjukan berkembang dalam kemasan-kemasan baru. Termasuk seni pertunjukan lawas yang digolongkan ke dalam “teater oncor”, kesenian yang (dulunya) dipergelarkan secara ngamen di tanah lapang dan hanya berpenerang oncor, obor bercabang tiga. Longser, topeng, ubrug, dan berbagai tarian khas di Jabar hingga kini tetap hidup. Sebagian berhasil mempertahankan diri dalam bentuk-bentuk lama. Sebagian lagi berubah rupa dalam pergelaran tunggal kesenian dan festival-festival. “Para pelaku seni memiliki kesadaran untuk terus berinovasi,” kata pengamat teater rakyat sekaligus pewayang dan sutradara, Arthur S. Nalan.

Persoalannya, seni pertunjukan bukan saja soal inovasi seniman. Di zaman modern seperti sekarang ini, seni pertunjukan amat membutuhkan masyarakat sebagai apresiator dan tentu saja, pemerintah sebagai promotor sekaligus regulator. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran pemaknaan seni pertunjukan. Jika dulu kesenian menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kepercayaan, kini, kesenian tak lebih dari sekadar tontonan dan hiburan.

Menurut budayawan Jakob Sumardjo, ketika menjadi tontonan, konsekuensinya kesenian dituntut hadir semenarik mungkin. Kalau gagal menarik minat, ditinggalkanlah kesenian tersebut oleh masyarakatnya. Gejala seperti ini terjadi, terutama di kota-kota besar. “Beda dengan kesenian di zaman dulu. Apa pun keadaannya, masyarakat jelas membutuhkan kehadiran kesenian. Soalnya, kesenian merupakan bagian dari sistem kepercayaan atau religi,” ujarnya.

Selain seniman, adalah tugas pemerintah untuk membuat seni pertunjukan tradisional menjadi tontonan menarik, tak kalah dengan dangdut atau organ tunggal. Jika kesenian tampil menarik, akan ada apresiasi besar dari masyarakat. Muaranya, akan terjadi proses alami pelestarian kesenian tersebut lewat proses regenerasi. “Regenerasi merupakan kunci terjaminnya keberlangsungan hidup berkesenian,” kata Jakob.

Pengajar Estetika Seni sekaligus kritikus seni dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, FX. Widaryanto menilai, kehadiran pemerintah dalam menyokong hidup berkesenian merupakan sebuah kebutuhan. “Bukan berarti seniman itu manja. Akan tetapi, kehadiran seniman amat diperlukan untuk menjaga keaktualan nilai-nilai dan pesan kemanusiaan sebuah karya seni. Kesenian memberikan kesadaran dan pencerahan kepada masyarakatnya. Sisi ini yang mesti dijaga pemerintah yang beradab dan berbudaya,” ujarnya.

**

Salah satu persoalan adalah minimnya gedung kesenian, terutama di sejumlah daerah-daerah di Jabar. Akibatnya, ekspresi seniman tidak secara maksimal tersalurkan karena gedung kesenian tidak bisa dipisahkan dengan pergelaran kekinian. Jika dibiarkan berlarut, terhambatlah upaya pembangkitan apresiasi seni di kalangan generasi muda karena mereka tidak pernah mengenal dan tidak pernah punya acuan.

“Di Bandung, masih mending ada gedung kesenian. Dengan demikian, guru masih bisa mewajibkan muridnya untuk menonton pergelaran kesenian. Di daerah kan gedung kesenian susah. Akhirnya, orang susah mengapresiasi kesenian baru. Akhirnya, mereka kembali lagi ke televisi untuk mencari tontonan,” ujar seniman Godi Suwarna.

Selain masih minimnya fasilitas, Godi mengatakan bahwa akses dana dari kabupaten/kota dan provinsi untuk pergelaran belum mendapat porsi yang sesuai. “Dalam festival drama bahasa Sunda se-Jabar dan nyalumar di Ciamis misalnya, panitia harus mencari uang door to door ke donatur. Kami sudah mengajukan proposal ke pemerintah, tetapi tidak ada hasilnya,” ucap penyair asal Kabupaten Ciamis itu.

Godi juga berharap, dengan anggaran yang tidak melimpah tersebut, semestinya, pemerintah selektif dalam memilih dan memilah kesenian mana saja yang harus dibantu. Pasalnya, dana dari pemerintah tak jarang mengalir untuk sejumlah proposal fiktif. Ini tentu merugikan iklim berkesenian, terutama di daerah yang notabene memiliki rentang kendali yang cukup jauh dari pemerintah.

Promosi produk-produk kesenian oleh pemerintah daerah pun selama ini dinilai tak bertaji. Godi mencontohkan promosi Pemprov Jabar melalui iklan televisi yang dinilainya gagal membuat pemirsa menjadi begitu tertarik pada kesenian. “Harus dicari strategi yang efektif. Apakah selama ini promosi ke luar negeri itu efektif? Coba dialihkan ke bentuk promosi lain yang memang terlihat hasilnya,” ujarnya.

**

Masih rendahnya apresiasi, baik oleh pemerintah Jabar maupun masyarakat, disadari benar oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar, Herdiwan. Padahal, menurut dia, selain berpengaruh buruk terhadap upaya pelestarian kesenian, minimnya apresiasi ini juga merupakan kunci utama lemahnya regenerasi.

Herdiwan mengaku, dinas yang ia pimpin telah merumuskan langkah-langkah untuk membangkitkan apresiasi seni di semua kalangan, di antaranya membangun padepokan seni di lima belas titik, mewadahi ekspresi seni dalam festival rutin, dan memperluas kriteria penghargaan kesenian. “Selama ini, kriteria penghargaan terlalu sempit,” ujarnya.

Jakob menilai, usaha mengembangkan seni pertunjukan tak cukup dengan sekadar membangun secara fisik, baik gedung pertunjukan maupun padepokan. Sebab, nanti, ujung-ujungnya hanya projek-projekan belaka. Yang lebih penting adalah peningkatan frekuensi pementasan. Dengan begitu, kesempatan masyarakat untuk mengapresiasi beraneka ragam jenis kesenian semakin terbuka luas. Seniman pun akan semakin bergairah dalam berkarya.

“Kalau mau memelihara kesenian, ya pelihara para senimannya. Kalau mau memelihara senimannya, ya tanggap mereka. Buat jadwal pementasan yang rutin (dan beraneka ragam) lalu promosikan. Selama para seniman memperoleh banyak tanggapan, maka kesenian akan lestari,” ujarnya. (Amaliya/Ag. Tri Joko Her Riadi/”PR”)***