Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berakar pada Seni dan Budaya
Menyikapi kontroversi seputar imbauan Gubernur Jawa Barat tentang tari jaipongan yang berkembang akhir-akhir ini, para seniman sepakat untuk bertemu langsung dengan Gubernur Ahmad Heryawan. Pertemuan itu diperlukan untuk mengklarifikasi duduk persoalan agar tidak berlarut-larut sehingga citra kesenian khas Sunda tersebut tetap terjaga.
Demikian benang merah pertemuan sejumlah tokoh dan seniman Jawa Barat di rumah Gugum Gumbira, Jln. Kopo 15 Bandung, Minggu (8/2) malam. Pertemuan dihadiri Tjetje H. Padmadinata, Uu Rukmana, Enoch, Memet Hamdan, Dana Setia, Yayat Hendayana, Nano S., Eka Gandara, Kang Ibing, Asep Teruna, Endang Catur Wati, Yeti Mamat, Miming, dan sejumlah tokoh lainnya.
“Saya menilai Gubernur sebagai apresiator yang baik. Beliau mau memberikan penilaian kondisi tarian jaipongan pada masa kini,” ujar Gugum Gumbira, koreografer tari jaipongan.
Pagi-pagi saya, beberapa hari yang lalu, saya mendapat message di Adium saya, yang isinya:
Hari ini jam 15:52
Kawan-kawan sebangsa dan setanah air…
Akhirnya kekhawatiran yang selama ini menggelayuti warga Jawa Barat khususnya seniman terjadi juga, Gubernur Jawa Barat asal Partai Keadilan Sejehtra itu secara syah telah melarang seni tari jaipongan dan bajidoran dipentaskan di bumi pertiwi parahyangan.Informasi ini saya dapatkan darai rekan wartawan Galamedia Bandung Kiki Kurnia via sms, tak percaya dengan sms saya telpon kesana kemari, berbagai narasumber dan lain-lain. Akhirnya salah seorang staff Disbudpar Jawa Barat (enggan disebut namanya) mengakui hal itu.
“Gubernur Jabar telah melarang tari tradisional yang mengandung unsur 3G yakni, geol, gitek dan goyang, didalamnya adalah jaipongan dan bajidoran, abdi ge teu ngartos naha gubernur teh bet kitu nya…
Hari ini saya juga membaca berita soal hal tersebut di Pikiran Rakyat: Read the rest of this entry »
MENGUSUNG tema “Bihari, Kiwari, Baring Supagi”, Braga Festival 2008 yang dibuka di Jln. Braga, Bandung, Selasa (30/12) diharapkan bisa menyelaraskan selera tradisional dan kontemporer. Konsep utama yang digulirkan sebenarnya menarik, membagi kawasan Braga menjadi dua bagian, Braga pendek (Bank Jabar-Jln. Asia Afrika) yang mewakili tempo dulu, dan Braga panjang (Jln. Naripan-Jln.Braga-Jln. Tamblong) yang mewakili kekinian.
Namun, nuansa kekinian jauh lebih terasa. Hal tersebut juga terlihat dari pengunjung yang jauh lebih banyak mendatangi Braga panjang daripada Braga pendek.
Menurut salah seorang pengunjung asal Jln. Gatot Subroto Bandung, Ikhsan (35), penyelenggaraan Braga Festival 2008 kurang semarak karena tidak menampilkan seni tradisional yang khas. “Tenda tradisionalnya sedikit, kebanyakan stan yang menjual baju modern, makanan modern, jadi enggak ada bedanya sama bazar yang lain,” kata Ikhsan.
DIAKUI atau tidak, seni angklung diatonis-kromatis yang dikreasi oleh Daeng Soetiga sudah dikenal di berbagai pelosok dunia. Daeng Soetigna memperkenalkannya dalam acara berskala internasional pada jamuan makan malam Perjanjian Linggarjati, Kuningan, 1946.
Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, seni angklung hanya diam di tempat. Itu terjadi, karena alat musik angklung diatonis-kromatis tersebut hanya difungsikan sebagai alat untuk memainkan karya musik yang sudah umum, baik karya musik para komposer dari dalam maupun luar negeri. Seni angklung akan menjadi lebih berwibawa bila dalam perjalanannya dipakai untuk memainkan komposisi-komposisi lagu baru, yang dicipta khusus untuk itu.
Kesimpulan tersebut mengemuka dalam acara diskusi “100 Tahun Daeng Soetiga”, Sabtu (20/12) di Gedung Merdeka, Jln. Asia Afrika Bandung. Diskusi menghadirkan seniman dan pakar karawitan Nano S., pemusik dan komposer Dwiki Dharmawan, penulis buku biografi Daeng Soetigna Tatang S. Sumarsono, komposer angklung Obby A.R. Wiramihardja, dan konsultan hukum R. Rizky A. Adiwilaga, S.H. dengan moderator Iwan Meulia Pirous.
Manajemen Gedung Kesenian (GK) Rumentang Siang mengancam akan membubarkan diri. Hal itu disebabkan sejak tahun 2006, mereka tidak lagi mendapatkan kucuran dana operasional dari Pemprov Jabar. Sedangkan kucuran dana dari Pemkot Bandung terhenti sejak tahun 2007. Jika sampai akhir tahun 2008 kondisi ini tak berubah, manajemen GK Rumentang Siang akan membubarkan diri.
“Betapa berat kami harus bekerja tanpa dana operasional yang memadai, baik untuk gaji, perbaikan sarana dan prasarana, serta untuk menjalankan program kesenian yang telah kami rancang selama ini. Bubar adalah satu-satunya solusi yang terbaik bagi kami,” ujar Wakil Ketua GK Rumentang Siang, Tjetje Raska Mohamad, kepada “PR” di Jln. Baranang Siang No. 1 Bandung, Kamis (9/10).
Last Comment